oleh

Pengadaan Bibit Ikan Lele Desa Air Kemang Kec.Pino Raya Disinyalir Mark-Up Harga.

TargetHukum Bengkulu Selatan – Pemerintah Desa hendaknya dapat melaksanakan berbagai kegiatan di Desa yang berpihak dengan Masyarakat sesuai dengan program Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi Masyarakat paska Vandemi Covid-19.
Hal ini jelas dengan adanya Pemerintah pusat telah menentukan realisasi dana Desa ketitik tertentu, yang dianggap dapat mendongkrak ekonomi Masyarakat. Oleh sebab itu dalam penggunaan dana Desa Pemerintah Pusat serta pihak berkompeten lainnya selalu menyarankan agar Pemerintah Desa jangan sampai bermain main dengan dana Desa, namun realisasikanlah dana Desa sebaik baiknya untuk mempercepat pemulihan ekonomi Masyarakat.
Hal itu nampaknya tidak cukup sebagai panduan seluruh pemangku kebijakan khususnya para Pemerintah Desa, salah satunya Pemdes Air Kemang Kecamatan Pino Raya. Desa ini terapkan dana Desa bidang ketahanan pangan dengan mengadakan bibit ikan lele terhadap Masyarakat, namun sesuai pengakuan TPK kegiatan Desa Air Kemang Sudirman  harga satuan pembelian bibit ikan lele tersebut diduga mark-up.
Sudirman saat dikonfirmasi di kantor Desa setempat terkait pengadaan bibit ikan lele tersebut menjelaskan “ya kami merealisasikan kegiatan 20% dana ketahanan pangan dengan pengadaan bibit ikan lele, lebih kurang 50ribu ekor dan akan dibagikan dengan 14 kelompok yang mana seluruh mumungan rumah ikut tergabung dalam 14 kelompok tersebut” jelas Sudirman.
Sudirman menambahkan bahwa yang akan diadakan nanti “bibit ikan lele lebih kurang 50ribu, pakan 3kg/mumungan, terpal yang akan dibagikan ke 265 kolam” tutur Sudirman. Terkait harga satuan sesuai pernyataan TPK kegiatan Sudirman bahwa harga  satuannya sebesar Rp.600/ekor.
Ditempat terpisah Kades Air Kemang saat ditemui dirumah kediamannya yang mana pada saat itu Kepala Desa sedang tidak berada dikantor Desa menjelaskan dengan media ini bahwa kegiatan 20% ketahanan pangan beliau tidak terlalu mencampurinya, hal ini iya jelaskan karena ada TPK yang bertanggung jawab dengan kegiatan itu “saya tidak mengurusi hal itu yang pastinya untuk kegiatan itu ada TPK yang mengurusi, bagi saya yang penting kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada karena saya baru jadi Kepala Desa masih proses belajar” ungkap Kades.
Sehubungan pernyataan TPK Sudirman yang berbanding terbalik dengan pernyataan Kades Air Kemang Kecamatan Pino Raya, yang mana TPK menyatakan bahwa dia melakukan pemesanan secara bersama sama dengan Kades, akan tetapi menurut Kades bahwa itu adalah kerja TPK. Ketua LSM Kibar Kabupaten Bengkulu Selatan Hotma angkat bicara “dengan adanya pernyataan TPK yang tidak singkron dengan pernyataan Kades Air Kemang patut diduga adanya kongkalekong terkait dugaan mark-up pengadaannya” tutur Hotma.
Hotma juga menambahkan pihak berkompeten tidak boleh tinggal diam, namun lakukan sesegera mungkin pemeriksaan realisasi dana Desa Air Kemang sebelum masyarakat dirugikan. “Kita lihat saja perbandingan di Desa lain yang mana Desa lain bisa mengadakan bibit tersebut dengan harga Rp.500/ekor, kenapa di Desa Air Kemang mesti Rp.600/ekor. Demikian juga dengan fakta yang rel dilapangan bahwa didaerah kita sendiri bibit ikan lele ini dengan jenis yang sama dan ukuran yang sama dapat dibeli dengan harga Rp.300/ekor, namun kenapa Pemdes Air Kemang harus memaksakan diri melakukan pemesanan kedaerah lampung dengan harga yang jauh lebih tinggi 600/ekor” terang Hotma.
Hotma juga menegaskan bahwa didalam aturan penggunaan dana Desa, disana sudah jelas bahwa memberdayakan lingkungan setempat lebih diutamakan demi mendukung kinerja pemerintah yang terus menerus memperjuangkan percepatan pemulihan ekonomi ditengah Masyarakat, tutup Hotma.
Dengan adanya berita ini diterbitkan kiranya pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan terhadap Pemdes Air Kemang agar nantinya tidak merugikan keuangan Negara, terkhusus masyarakat Air Kemang sendiri. (JAN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed