oleh

Luar Biasa, Kades Darat Sawah Kec.Seginim Akui Bagi-Bagi Keuntungan Dengan BPD.

TargetHukum Bengkulu Selatan – BPD bersama sama dengan pemerintah desa hendaknya kompak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, hal ini jelas sesuai tupoksi masing-masing yang mana BPD harus mengontrol kinerja pemerintah desa serta menampung segala keluh kesah ataupun pendapat masyarakat yang akan BPD ajukan dan sarankan terhadap pemerintah desa untuk diresponi demi kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan dana desa yang dikelola pemerintah desa sebagai pelaksana.
Namun sangat disayangkan dengan apa yang terjadi di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim, yang mana kerjasama yang dijalin oleh BPD bersama Pemerintah Desa disinyalir bukan untuk kesejahtraan masyarakat pasalnya dengan gamblangnya Kades Darat Sawah mengakui bagi hasil dari lobi-lobi dengan penyedia dilakukan secara bersama sama dengan BPD.
Inpormasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya yang namanya enggan disebut dalam pemberitaan bahwa, Kepala Desa Darat Sawah sudah mengambil alih tupoksi TPK kegiatan, disamping itu menurut sumber pembelanjaan ada yang kurang volume dan yang lebih fantastis dugaan mark-up pada pembelanjaan sangat tinggi, terang sumber.
Kades Darat Sawah saat dikonfirmasi dikediamannya Jumat 01-07-2022 menyatakan “ya kami sudah melaksanakan kegiatan Covid-19, dengan membelanjakan pembelian ember besar isi 250 liter, Hand Sanitizer, Masker, Tissu, item ini sudah kami belanjakan dengan pihak CV. Pengadaan yang resmi” sembari menunjukkan profosal CV tempat mereka belanja, jelas Kades.
Kades juga membenarkan bahwa pembelanjaan diambil alih oleh dirinya secara resmi dengan membuat surat pernyataan “ya benar saya buat surat pernyataan pencairan dana 8% yang mana pembelanjaannya tidak dilakukan TPK, namun ada lebih anggaplah untungnya hasil lobi-lobi dengan pihak penyedia saya serahkan dengan BPD berbagi, saya juga minta untuk pembeli rokok” ungkap Kades
Menyikapi hal ini Ketua LSM Kibar Kabupaten Bengkulu Selatan Hotma angkat bicara “pada realisasi dana Desa aturan yang digunakan sudah jelas, bahwa setiap kegiatan dibentuk TPK. Disana juga TPK ada honor, oleh sebab itu apabila Kades yang mengambil alih tupoksi TPK siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut dan siapa yang tertanda tangan dalam segala nota pertanggung jawaban” terang Hotma.
Hotma juga menambahkan apabila memang kades Darat Sawah ada rasa ketidak percayaan terhadap TPK demi kepentingan masyarakat, hal itu adalah hal yang lumrah namun sesuai kenyataannya tindakan Kepala Desa Darat Sawah ambil alih realisasi kegiatan dari TPK yang ditunjuk disinyalir sekedar alibi untuk memperoleh keuntungan yang diduga bekerjasama dengan BPD setempat sesuai pengakuan Kades setempat” tambah Hotman.
Oleh sebab itu dengan adanya kejadian ini Hotman meminta agar pihak berkompeten dapat dengan serius lakukan tindakan sesuai aturan yang ada, sebab apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh Kades Darat Sawah sudah merugikan keuangan negara dan merugikan bagi masyarakat setempat pada khususnya akibat ulah kades yang diduga dengan sengaja mencari keuntungan secara kerjasama dengan BPD setempat. Dikawatirkan dengan adanya kejadian ini berpotensi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi keuangan desa darat sawah kedepan yang berdampak dengan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di desa darat sawah” tegas Hotma.
Dengan adanya berita ini diterbitkan kiranya dapat menjadi perhatian seluruh pihak, demi kebaikan dan mempertahankan hak-hak warga yang disinyalir diserobot BPD bersama Kades setempat yang mencari keuntungan dari kegiatan di Desa. (JN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed