oleh

Budidaya Ikan Lele Desa Telaga Dalam Kec.Pino Raya Disinyalir Mark-Up.

TargetHukum Bengkulu Selatan – Peraturan Presiden N0.104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 Pasal 5 ayat 4 mengatur tentang Pengalokasian Dana Desa yakni minimal 20% akan ketahanan pangan dan hewani. Hal itu Pemerintah lakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi ditengah Masyarakat paska adanya wabah yang melanda Warga yakni covid-19.
Dengan adanya upaya Pemerintah ini, Pemerintah juga menekankan agar penerapannya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin demi mendukung pemulihan ekonomi ditengah Masyarakat. Jangan sampai anggaran yang dikucurkan tidak mendukung dengan ekonomi Masyarakat.
Namun pada penerapan 20% dana ketahanan pangan di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya, disinyalir merugikan keuangan Desa yang mana Pemdes ini anggarkan dana 20% untuk pembudidayaan ikan lele yang rinciannya, Pemdes setempat membiayai Rp.7.098.000/kelompoknya. Setiap kelompoknya dibagi dengan bibit 1000 ekor lele, pakan, kolam terpal. Untuk diketahui bibit yang diadakan ukuran 5-7 dengan harga lima ratus rupiah per ekornya.
Saat dikonfirmasi TPK Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Firman menjelaskan bahwa biaya untuk budi daya lele setiap kelompoknya Rp. 7.098.600, beliau juga menjelaskan bahwa mereka dalam pengadaan bibit tersebut menggunakan pihak ketiga, “ya bibit yang kami beli ini dari daerah Lampung dengan ukuran 5-7 seharga 500/ekornya, kami menggunakan pihak ketiga dalam pengadaannya” jelas Firman.
Ketua LSM Kibar Kabupaten Bengkulu Selatan Hotma menyatakan, “patut diduga adanya kerugian keuangan Desa pada penerapan 20% ketahanan pangan Desa Telaga Dalam, bagaimana tidak pada harga satuan bibitnya saja sudah diragukan. Sesuai pengakuan TPK per ekornya seharga Rp.500 dengan ukuran 5-7” ungkap Hotma.
Hotma juga menambahkan “kita baru baru ini sudah mencoba lakukan pembelian bibit dengan jenis yang sama ukuran lebih besar 6-8 dengan harga Rp.350/ekornya. Disamping itu bibit ini berada didaerah kita Bengkulu Selatan, sesuai anjuran Pemerintah penerapan dana Desa harus memperhatikan PKT (Padat Karya Tunai) dengan memanfaatkan bahan ataupun barang yang ada didaerah yang lebih dekat, artinya dengan harga yang lebih mahal dilakukan pembelian diluar daerah itu sudah sangat janggal karena sesuai aturan penggunaan dana Desa disana dibutuhkan surve” tutup Hotma.
Dengan adanya berita ini diterbitkan kiranya pihak pihak berkompeten dapat melakukan audit pada penerapan dana 20% ketahanan pangan di Desa Telaga Dalam yang mana habiskan anggaran hingga seratus juta lebih.
Hingga berita ini diterbitkan konfirmasi dengan pihak berkompeten lainnya sedang diupayakan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed