oleh

BPD Darat Sawah Bantah Pernyataan Kades Darat Sawah Terkait Bagi-Bagi Keuntungan.

TargetHukum Bengkulu Selatan – dalam aturan dana Desa yang mengatur terkait penerapan dana Desa jelas bahwa pihak pengelola baik itu dari Pemerintah Desa sendiri ataupun dari masyarakat setempat tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Hal ini jelas dikarenakan setiap pengelola ataupun TPK yang mengelolanya sudah dianggarkan honor.
Namun meskipun aturan realisasi sudah sangat jelas, Kades Darat Sawah Wiman disinyalir masih tetap menabrak aturan tersebut yang mengakibatkan problem di Desa hingga melibatkan BPD.
Sesuai dengan impormasi yang dihimpun media ini jelas Kades Darat Sawah  mengambil alih tupoksi TPK kegiatan untuk pembelanjaan dana 8% covid yang sudah dianggarkan, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat antara kedua belah pihak (Kades dengan TPK) yang menjelaskan bahwa seluruh yang dibelanjakan bukan tanggung jawab TPK kegiatan karena yang membelanjakan ataupun kerjasama dengan pihak rekanan ataupun pihak ke 3 bukan TPK melainkan Kepala Desa sendiri. Terang sumber.
Terpisah Kades Darat Sawah Wiman saat dikonfirmasi dirumah kediamannya menjelaskan bahwa pembelanjaan memang diambil alih “ya benar pembelanjaan bukan dilakukan oleh TPK, namun yang pasti sudah kami belanjakan diantaranya tong, tisu, masker dan yang lainnya yang berhubungan dengan covid” terang Wiman.
Wiman juga sempat membongkar dengan media ini bahwa mereka dapat keuntungan dari pembelanjaan yang dilakukan dan sudah diserahkan dengan BPD “ya kami selesai belanja ada untungnya dan sudah dibagi dengan BPD, saya juga minta untuk pembeli rokok” terang Wiman.
Terpisah Ketua BPD Darat Sawah Soptini Hartini saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya membantah adanya bagi-bagi keuntungan seperti yang dinyatakan Kades “terkait bagi-bagi keuntungan itu tidak ada, kami sekedar menerima barang yang sudah dibelanjakan, lagian kami selaku BPD bukan rana kami terkait uang pembelanjaan itu tidak benar ada bagi-bagi keuntungan” ungkap Soptini.
Hotma selaku ketua LSM Kibar Kabupaten Bengkulu Selatan meminta agar kiranya pihak terkait dapat melakukan kontrol ataupun pemeriksaan yang serius dalam realisasi dana desa darat sawah, jangan sampai adanya kesan dibiarkan karena berpotensi kuat timbulkan kerugian negara yang nantinya berdampak dengan masyarakat setempat, jelas Hotma.
“disamping itu Kepala Desa Darat Sawah Wiman tidak bisa mengambil alih tupoksi TPK secara sepihak, semua ada aturan kalaupun dibutuhkan pergantian ada pihak yang mestinya harus mengetahui dengan dibuktikan oleh berita acara perubahan. Jadi sekalipun Kades selaku pimpinan tertinggi dipemerintahan Desa tidak bisa serta merta merubah ataupun memindahkan sesuatu yang sudah diputuskan dan dituangkan dalam APBDes” tegas Hotma. (JN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed