oleh

Anggarkan Sewa Lahan Hingga 60jt, Pemdes Keban Jati Kec.Air Nipis Disinyalir Kangkangi Permendes No 07-2021.

TargetHukum Bengkulu Selatan – Desa Keban Jati dipimpin oleh Kepala Desa yang baru Wardi, yang mana masa jabatannya masih terhitung seumur jagung namun sudah melakukan kebijakan yang disinyalir kangkangi aturan. Berdalih hasil musyawarah Pemdes ini anggarkan sewa lahan untuk penanaman jagung hingga 60jt rupiah untuk 2hektar.
Pada penerbitan sebelumnya media ini lakukan konfirmasi terhadap salah satu perangkat desa keban jati kecamatan Air Nipis tepatnya Kasi Kesra Ratna Julita di kantor desa Keban Jati terkait penerapan dana 20% ketahanan pangan, Ratna menjelaskan bahwa “dana ketahanan pangan kami diterapkan untuk menanam jagung, lahannya disewa seharga 60jt seluas 2hektar. Lahan yang kami sewa lahan Kepala Desa sendiri diataran sulian” terang Ratna.
Tempat terpisah Kepala Desa Keban Jati Wardi menanggapi sewa lahan yang dimaksud beliau mengakui bahwa sewa lahan tersebut beliau tidak menerima uangnya “ya benar sewa lahan itu ada sebesar 60jt, namun saya tidak menerima uangnya karena sesuai hasil kesepakatan uang sewa tanah ini akan digunakan untuk pembelian tanah kebun desa nantinya” terang Wardi.
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bendahara Desa Keban Jati Riani bahwa sewa lahan sebesar 60jt akan digunakan untuk pembelian tanah nantinya, saat ditanyai terkait status tanah yang akan dibeli nantinya Riani menyatakan gak usah dilaporkan (dibukan).
Menyikapi segala keputusan yang diambil oleh Pemdes Keban Jati yang seolah olah administrasi pertanggung jawaban realisasi dana desa tidak terlalu penting Ketua Kibar Kabupaten Bengkulu Selatan angkat bicara “kita bingung dengan tindakan Pemdes Keban Jati kira-kira rekening apa yang dipakai oleh Pemdes Keban Jati untuk cairkan dana Desa pembayaran sewa lahan sebesar 60jt, sesudah itu kalaupun nantinya Pemdes Keban Jati ingin menggunakan hasil sewa lahan yang 60jt untuk beli tanah kebun Desa apa bunyinya Desa beli tanah dan dananya didapat dari mana serta status tanah apa?” jelas Hotma.
Pemdes Keban Jati Jangan mengada ada, sebab sudah sangat jelas aturan dalam penggunaan dana desa khususnya dana ketahanan pangan Permendes nomor 07 tahun 2021 ayat 06, disana jelas pembiayaan untuk sewa lahan tidak ada. Oleh sebab itu kami meminta dengan adanya laporan yang sudah kami masukkan dengan pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat melakukan proses yang serius terhadap Pemdes Keban Jati karena disinyalir lakukan pelaporan Palsu pada sewa lahan, hal itu jelas sesuai pengakuan Kades Keban Jati Wardi yang dengan tegas menyatakan tidak menerima uang sewa lahan. Jadi siapa yang menerima dan siapa yang tertanda tangan dalam SPJ pelaporan pertanggung jawaban?” tutup Hotma.
Dengan adanya berita ini diterbitkan kiranya pihak berkompeten dapat melakukan tindakan terhadap Pemdes Keban Jati, hal ini demi menyelamatkan keuangan negara yang berpotensi tidak jelas realisasinya. (JN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed